DPMPTSP Kabupaten Gowa - Informasi Layanan Perizinan dan Investasi

📰 OSS RBA: Pahami Kewenangan Verifikasi Sertifikat Standar dan Izin Sesuai KBLI Sesuai pembagian urusan pemerintahan, proses verifikasi Sertifikat Standar dan Izin dilakukan oleh instansi sesuai kewenangan berdasarkan kode KBLI dan sektor usaha. 🔗 Link di bio #DMPMPTSPGowa #BeritaTerkini #Gowa

📢 MAKLUMAT PELAYANAN Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, DPMPTSP Kabupaten Gowa senantiasa berupaya menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen untuk: ✅ Memberikan pelayanan secara profesional, cepat, mudah, dan transparan. ✅ Melaksanakan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. ✅ Menerima kritik, saran, serta pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Motto kami: “Melayani dengan Ikhlas.” Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada DPMPTSP Kabupaten Gowa. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berintegritas. #MaklumatPelayanan #PelayananPublik #PelayananPrima #MelayaniDenganIkhlas

✨ Budaya 5S dalam Pelayanan Publik ✨ Pelayanan prima dimulai dari sikap yang mencerminkan profesionalisme dan kepedulian kepada masyarakat. Budaya 5S menjadi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik: 😊 Senyum 🤝 Salam 👋 Sapa 🙏 Sopan 💙 Santun Melalui penerapan budaya 5S, kami berupaya menciptakan pelayanan yang ramah, responsif, profesional, serta memberikan rasa nyaman bagi setiap masyarakat yang membutuhkan layanan. Mari bersama membangun budaya pelayanan yang berintegritas, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melayani dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. #DPMPTSP #PelayananPublik #PelayananPrima #Budaya5S #MelayaniDenganHati

DPMPTSP Kabupaten Gowa mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada menu Pelaporan – Laporan LKPM. Periode penyampaian LKPM dibuka pada 1–15 Juli 2026, dengan ketentuan sebagai berikut: Pelaku Usaha Menengah dan Besar (PMA/PMDN): menyampaikan LKPM Triwulan II Tahun 2026 (periode April–Juni 2026). Pelaku Usaha Kecil: menyampaikan LKPM Semester I Tahun 2026 (periode Januari–Juni 2026). Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyampaikan LKPM, silakan mengakses https://oss.go.id pada menu Pelaporan – Laporan LKPM. Informasi ini mengacu pada surat pemberitahuan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengenai penyampaian LKPM Periode Triwulan II dan Semester I Tahun 2026.